KABAR SRIKANDI, JAKARTA – Kemenko IPK menggelar Rakor Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium BRIN Jakarta, Senin (14/9).
Acara diikuti kepala daerah se-Indonesia, termasuk Bupati Blora Arief Rohman bersama kepala daerah lain dari Jateng seperti Grobogan, Semarang, Banjarnegara, Kendal, Pekalongan, dan Brebes.Rakor dibuka langsung Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY menyebut masih ada sekitar 7.000 kawasan kumuh di Indonesia. Penurunan dari 2025 ke 2026 masih sangat kecil, jadi pembangunan rumah harus dibarengi penyediaan air minum dan sanitasi.
“Rinciannya, 5.620 kawasan kategori ringan, 1.666 kategori sedang, dan sekitar 100 kategori berat. Saya menilai penanganan belum maksimal sehingga perlu kerja terpadu,” sebutnya.
Menurut AHY, kawasan kumuh bukan hanya soal rumah tidak layak, tapi juga lingkungan yang tidak tertata. Masalahnya meliputi air bersih, sanitasi, drainase, dan sampah.
“Porsi penanganan terbesar ada di kabupaten/kota sebesar 66%, pusat 21%, dan provinsi 13%. Saya ingatkan jangan membangun di bantaran sungai dan daerah rawan bencana.,” tegasnya.
Pemerintah sudah menangani lewat program BSPS, RTLH, PSU, dan FLPP. Tahun 2025 ada 10 kawasan seluas 262 hektare di 9 provinsi, dan 2026 ditargetkan 16 kawasan seluas 436 hektare di 16 provinsi dengan konsep terpadu.
Bupati Blora Arief Rohman menyambut baik arahan tersebut.
“Untuk Blora utamanya di Kelurahan Kunduran sudah kita laksanakan. Semoga nanti menyebar lagi di wilayah lain di Blora,” kata Arief.
Arief bertekad mengubah kawasan kumuh jadi layak huni. Ia ingin tidak hanya rumahnya yang diperbaiki, tapi juga lingkungannya sehat, air bersih terjamin, dan aksesnya tertata untuk warga Blora.(wien/*)
About The Author
